Komentar |
| Ilustrasi polemik perpisahan di SDN 1 Begadung |
NGANJUK, JAVATIMES — Perpisahan sekolah lazimnya menjadi penutup manis perjalanan enam tahun siswa di bangku sekolah dasar. Panggung hiburan, foto bersama, dan pelepasan balon biasanya menjadi kenangan yang dibawa pulang menuju jenjang pendidikan berikutnya.
Namun suasana berbeda justru menyelimuti perpisahan siswa kelas VI SDN 1 Begadung, Kecamatan Nganjuk. Di balik kemeriahan acara yang digelar pada Sabtu (13/6/2026), terselip polemik yang hingga kini masih menjadi perbincangan sebagian wali murid.
Polemik itu bermula dari satu angka yakni nominal Rp450 ribu.
Nominal tersebut menjadi iuran yang harus dibayarkan setiap siswa untuk mengikuti kegiatan perpisahan yang digelar di luar kelas dengan konsep yang terbilang cukup meriah. Tenda besar berdiri, dekorasi menghiasi lokasi acara, dan berbagai kebutuhan acara disiapkan untuk mengantar siswa menuju gerbang kelulusan.
Namun jauh sebelum acara berlangsung, percakapan di grup WhatsApp paguyuban wali murid kelas VI sudah memperlihatkan adanya kegelisahan.
Dalam salah satu percakapan, panitia menyampaikan bahwa perkiraan iuran bahkan sempat mencapai Rp500 ribu per siswa.
"Untuk perkiraan pembayaran sekitar 500rb, nanti stlh anak-anak ASAJ akan ada rapat lagi bersama ibu KS. Untuk rincian iuran saya sampaikan pas rapat mawon nggeh," tulis salah satu panitia.
Pesan itu langsung mengundang respons dari wali murid yang meminta keterbukaan sejak awal.
"Kalau sudah ada perkiraan rincian di-share sekarang nggak apa-apa, jadi wali murid nggak kaget dengan pembayaran 500," tulis salah satu wali murid.
Permintaan tersebut tidak dijawab dengan rincian anggaran. Panitia hanya menyampaikan bahwa seluruh perhitungan belum final.
"Maka dr itu saya belum berani nge-share, soalnya ini masih belum fix semua," balas panitia.
Tak lama kemudian muncul pesan lain yang menjadi perhatian sebagian orang tua siswa.
"Untuk keperluan perpisahan semua dibebankan ke walimurid, dan ibu KS menghendaki perpisahan di luar kelas," tulis panitia.
Kalimat itu sontak memunculkan keberatan.
"Beh, segitu nggeh perkiraan iurane, kok akehmen yo," tulis salah seorang wali murid.
Alih-alih memperoleh rincian biaya yang lebih jelas, wali murid justru diminta membandingkan dengan sekolah lain.
"Monggo menawi ayah bunda cari info di sekolah lain bayar berapa," jawab panitia.
Di titik inilah persoalan mulai berkembang. Bukan lagi sekadar soal mahal atau murahnya biaya perpisahan, melainkan tentang bagaimana keputusan dibuat dan sejauh mana keterlibatan seluruh wali murid dalam proses tersebut.
Fakta lain kemudian terungkap ketika muncul pembahasan mengenai tanda kenang untuk sekolah.
Kepala SDN 1 Begadung, Emi Hayyu Astuti, membenarkan bahwa awalnya pihak paguyuban meminta sekolah menyampaikan kebutuhan yang diinginkan sebagai kenang-kenangan dari siswa kelas VI.
Menurut Emi, sekolah sempat mengusulkan laptop.
Namun dalam perjalanan pembahasan, usulan itu berubah. Laptop batal direalisasikan dan diganti dengan tenda.
Alasannya, tenda milik sekolah disebut sudah robek dan membutuhkan penggantian.
Yang kemudian menjadi sorotan, keputusan perubahan tanda kenang tersebut ternyata tidak diketahui oleh seluruh wali murid.
Beberapa orang tua siswa mengaku tidak pernah menerima informasi bahwa tanda kenang yang semula berupa laptop berubah menjadi tenda. Pembahasan disebut hanya berlangsung antara pihak sekolah dan panitia paguyuban.
Bahkan saat dikonfirmasi, Emi tidak membantah bahwa keputusan tersebut memang diambil bersama panitia.
"Iya," jawabnya singkat ketika ditanya apakah perubahan tanda kenang diputuskan antara pihak sekolah dan panitia.
Kondisi itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan dari sebagian wali murid. Sebab keputusan yang berdampak terhadap biaya yang harus ditanggung seluruh orang tua siswa semestinya diketahui dan dibahas secara terbuka.
Terlebih hingga berita ini ditulis, rincian penggunaan dana iuran Rp450 ribu per siswa belum diterima seluruh wali murid.
Menanggapi keluhan yang berkembang, Emi menyebut persoalan tersebut terjadi karena miskomunikasi.
"Di sini mungkin ada miskomunikasi dari pihak panitia paguyuban belum menyampaikan, belum laporan selesai laporan," ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (15/6/2026) pagi.
Ia juga mengaku masih menunggu laporan pertanggungjawaban dari paguyuban.
"Memang sampai hari ini saya tunggu dari pihak paguyubannya untuk menghadap ke saya. Kemudian nanti saya kumpulkan lagi transparansi," katanya.
Sementara terkait pernyataan panitia yang menyebut kepala sekolah menghendaki perpisahan digelar di luar sekolah, Emi membantah keras.
"Saya kalau bisa mengatakan itu fitnah. Demi Allah itu fitnah," tegasnya.
Meski demikian, Emi mengakui dirinya mendukung konsep perpisahan di luar kelas setelah adanya usulan dari berbagai pihak.
Ia bahkan menyebut bahwa sebagai sekolah besar, SDN 1 Begadung juga ingin menghadirkan kegiatan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
"Setiap sekolah itu punya yang namanya bersaing yang sehat. Tahun kemarin memang di dalam. Terus saya punya pemikiran, ini sekolah besar, monggo ditata bagaimana bagusnya. Anak-anak itu minta di luar, saya juga setuju kalau di luar," ujarnya.
Pernyataan tersebut semakin memperjelas bahwa perpisahan di luar kelas bukan sekadar kegiatan biasa. Ada keinginan menghadirkan acara yang lebih representatif bagi sekolah yang berstatus sekolah inti dengan jumlah siswa yang besar.
Namun di sisi lain, semakin besar konsep yang dibangun, semakin besar pula tuntutan keterbukaan yang harus dipenuhi.
Sebab bagi sebagian wali murid, persoalan ini bukan semata tentang Rp450 ribu.
Yang dipersoalkan adalah bagaimana sebuah keputusan dibuat, siapa saja yang dilibatkan, dan mengapa perubahan penting yang berdampak pada biaya seluruh wali murid hanya dibahas dalam lingkaran terbatas.
Dalam setiap kegiatan sekolah yang melibatkan partisipasi dana masyarakat, transparansi bukan sekadar formalitas administratif. Transparansi adalah fondasi kepercayaan.
Ketika komunikasi berjalan setengah-setengah, rincian anggaran belum tersampaikan, dan keputusan strategis tidak diketahui seluruh pihak yang menanggung biaya, maka ruang pertanyaan akan terus terbuka.
Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab secara terang, yang tersisa bukan hanya kenangan perpisahan dan rapor kelulusan, melainkan juga polemik yang ikut pulang ke rumah bersama para orang tua siswa.
(AWA)