Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Jombang menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan non-pemerintah di Ruang Komisi B, Kantor DPRD Jombang, Kamis (19/02/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menjaring masukan dan kritik konstruktif guna penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
Acara tersebut dihadiri oleh 13 perwakilan undangan dari berbagai unsur, mulai dari Bapperinda, Diskominfo, BPKAD, Inspektorat, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) FKMJ dan organisasi profesi wartawan PWI Jombang.
Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, menyatakan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas pokok fungsi (tupoksi) anggota dewan berjalan optimal.
"Seluruh pandangan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan. Hal ini harus selaras dengan visi-misi kepala daerah, dalam hal ini Abah Bupati dan Gus Wakil Bupati," ujar alumnus ITS Surabaya tersebut.
FKMJ Siap Kawal Kondusifitas Daerah
Dalam sesi diskusi, perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), Didik Tondo Susilo, menegaskan komitmen organisasinya dalam menjaga keharmonisan di "Kota Santri". FKMJ yang menaungi berbagai elemen mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII, hingga komunitas lintas agama dan budayawan, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah.
"Kami siap mendukung arah kebijakan pemerintah agar Jombang tetap aman, maju, dan sejahtera," tutur mantan Camat Perak tersebut dengan semangat.
Urgensi Digitalisasi dan Transparansi
Dari sisi keterbukaan informasi, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, memberikan catatan penting terkait penguatan layanan digital. Ia mendorong adanya peningkatan anggaran publikasi agar masyarakat lebih mudah mengakses produk legislasi maupun agenda kegiatan wakil rakyat, seperti rapat paripurna dan RDP.
"Fenomena digitalisasi saat ini sangat dibutuhkan agar publik mengetahui kualitas dan kuantitas kinerja DPRD secara egaliter," jelas Mufid.
Menanggapi hal itu, perwakilan Diskominfo Jombang menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh sistem digitalisasi guna menunjang kinerja Setwan dan optimalisasi layanan informasi publik.
Di akhir pertemuan, Danang Praptoko mengapresiasi seluruh masukan yang masuk. Ia berharap Renja 2027 nantinya menjadi produk kebijakan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Gading)