Komentar
JOMBANG, JAVATIMES – Drama hibah Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) di Jombang kini naik level menjadi komedi satir yang memuakkan. Anggota DPRD Jombang, Junita Erma Zakiyah, yang sudah duduk manis di kursi dewan selama dua periode, mendadak diserang isu murahan tepat saat ia hendak merealisasikan bantuan ke salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Diwek untuk anggaran 2026.
Bayangkan, sudah hampir tujuh tahun menjabat, baru kali ini ia mengalokasikan "jatah" aspirasinya ke sana, tapi bukannya disambut dengan syukur, malah disuguhi tuduhan "sunat" anggaran yang uangnya saja masih gaib!
Uang Belum Cair, "Gorengan" Sudah Gosong
Tudingan AZ bahwa dana Rp200 juta akan dipotong menjadi Rp140 juta adalah sebuah lompatan logika yang luar biasa konyol. Bagaimana mungkin seseorang menuduh ada pencurian atas uang yang saat ini bahkan belum dicetak oleh Bank Jatim? Dana tersebut baru dijadwalkan cair Maret 2026, tapi dramanya sudah tayang di bulan Februari seolah-olah Junita sudah memegang gepokan uang di bawah meja.
Pajak Negara Bukan Uang "Jatah" Preman!
Junita dengan tegas menampar spekulasi ini. Ia menjelaskan bahwa selisih 30 persen yang diributkan itu bukan "jatah preman" atau setoran ke kantong pribadinya, melainkan kewajiban Pajak dan biaya LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
Bagi mereka yang gagal paham birokrasi: Dalam setiap dana hibah pemerintah, ada PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN yang harus disetor kembali ke kas negara. Jika AZ menganggap potongan pajak negara sebagai "tindakan kriminal" Junita, maka tampaknya AZ perlu diajak kursus singkat tentang hukum perpajakan agar tidak mempermalukan diri sendiri di media.
Satu Dasawarsa Menjabat, Sumpah Junita Tak Goyah
Dua periode menjadi wakil rakyat bukanlah waktu yang singkat bagi Junita untuk mempertaruhkan marwahnya hanya demi recehan potongan hibah. Di hadapan pengasuh ponpes, Junita secara jantan melakukan tabayyun (klarifikasi) dan menegaskan posisinya.
“Atas nama pribadi, saya tidak pernah meminta untuk kepenting,fssan pribadi saya,” pungkas politisi PPP ini.
Anehnya, pengasuh Ponpes disebut sudah paham dan sepakat, lalu kenapa AZ masih sibuk "bernyanyi" di media online? Ini menimbulkan aroma amis: Apakah ada pesanan politik di balik tuduhan ini? Mengingat Junita adalah tokoh senior dua periode, menjatuhkan kredibilitasnya lewat isu hibah adalah cara paling instan namun paling kotor.
Berhentilah Menghakimi Sebelum "Maret" Tiba
Rakyat Jombang harus cerdas. Jangan sampai narasi yang dibangun oleh pihak-pihak yang gagal paham aturan pajak ini merusak semangat pembangunan di lingkungan pesantren. Junita Erma Zakiyah sedang memegang kartu kebenaran administratif. Jika nanti di bulan Maret dana cair dan potongannya murni hanya pajak negara, maka AZ harus bersiap menanggung malu karena telah menyebar fitnah terhadap anggaran yang masih berupa "mimpi".
(Gading)