Komentar |
| Kepala Dispendukcapil Nganjuk Gatut Sugiharto saat menerima penghargaan dari Bupati Nganjuk |
NGANJUK, JAVATIMES – Di sebuah pagi yang cerah, Danuwarta Anugrah Al Amin (18), warga Kecamatan Tanjunganom, duduk tenang di ruang tunggu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Nganjuk. Tangannya menggenggam map berisi berkas pembuatan KTP. Dengan wajah sumringah, ia bercerita bahwa hanya dalam waktu yang singkat, semua urusannya selesai.
“Pernah saya dengar cerita bahwa jika ingin buat KTP itu harus bolak-balik, lama, dan kadang bikin jengkel. Tapi sepertinya sekarang sudah berbeda, sekarang cepat sekali. Petugasnya ramah, jelas prosedurnya. Rasanya seperti dimudahkan sekali,” ujarnya sambil tersenyum lega.
Cerita Danuwarta hanyalah satu dari ribuan pengalaman warga yang kini merasakan langsung perubahan besar dalam pelayanan administrasi kependudukan di Nganjuk. Pelayanan yang dulu kerap dikeluhkan karena antrean panjang, sistem berbelit, hingga petugas yang dinilai kurang responsif, kini berubah menjadi layanan yang lebih cepat, transparan, dan manusiawi.
Pengakuan Nasional: Zona Hijau dengan Nilai 98,47
Transformasi ini tidak sekadar terasa di mata masyarakat, tetapi juga mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dispendukcapil Nganjuk berhasil meraih Predikat Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia, dengan nilai 98,47 dan masuk dalam Zona Hijau—kategori kepatuhan tertinggi dalam standar pelayanan publik.
Predikat ini bukan hanya soal angka, melainkan wujud kepercayaan bahwa pelayanan publik di Nganjuk benar-benar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan pada regulasi.
Kerja Kolektif dan Komitmen Pelayanan
Kepala Dispendukcapil Nganjuk, Gatut Sugiharto, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajarannya, mulai dari petugas loket hingga staf administrasi.
“Kami ingin setiap warga pulang dari kantor ini dengan rasa puas, tanpa keluhan. Itu tujuan kami. Penghargaan ini bukan untuk kami pribadi, tapi untuk masyarakat Nganjuk,” ungkapnya.
Gatut juga menekankan bahwa penghargaan ini bukan titik akhir, melainkan tantangan untuk terus berinovasi. Salah satu upaya yang terus didorong adalah memanfaatkan teknologi digital agar masyarakat bisa mengakses layanan administrasi dari rumah, tanpa harus datang ke kantor.
Momentum HUT ke-80 RI: Simbol Perubahan Birokrasi
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dalam upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di GOR Bung Karno, Minggu (17/8/2025).
Di hadapan para peserta upacara, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan Dispendukcapil merupakan contoh nyata bagaimana birokrasi bisa hadir untuk melayani rakyat.
“Warga tidak butuh janji manis, yang mereka butuhkan adalah layanan nyata. Dispendukcapil sudah membuktikan bahwa birokrasi bisa hadir melayani, bukan menyulitkan,” kata Bupati.
Ia berharap, capaian ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk untuk berkompetisi sehat dalam memberikan layanan publik terbaik.
Lebih dari Sekadar Penghargaan
Keberhasilan Dispendukcapil Nganjuk bukan hanya tentang predikat dari Ombudsman atau plakat penghargaan yang dipajang di kantor. Lebih dari itu, ia tercermin dalam wajah-wajah lega para warga yang tidak lagi harus kehilangan waktu dan tenaga untuk urusan administrasi kependudukan.
Bagi calon mahasiswa seperti Danuwarta, pelayanan cepat berarti ia bisa segera kembali untuk mengurus keperluan lainnya tanpa beban tambahan.
Bagi petani di pelosok desa, pelayanan yang jelas dan transparan berarti kepastian memiliki dokumen resmi tanpa biaya tak terduga. Dan bagi pelajar, pelayanan yang baik berarti kesempatan mendapatkan dokumen penting untuk melanjutkan sekolah atau mencari beasiswa.
Perubahan inilah yang membuat capaian Dispendukcapil Nganjuk terasa hidup, membumi, dan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
(AWA)