Komentar |
| Kepala Desa Kemlokolegi, Januar Arief Gunawan (kaus putih) saat menjelaskan kondisi bangunan TK Dharma Wanita Desa Kemlokolegi |
NGANJUK, JAVATIMES -- Pascainsiden ambruknya atap Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sorotan publik mengarah pada tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan fasilitas pendidikan dasar.
Sebagai respons cepat, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk meninjau langsung lokasi kejadian pada Rabu pagi (28/5/2025). Kunjungan tersebut diharapkan menjadi awal dari langkah pemulihan dan pencegahan insiden serupa.
Survei Dilakukan, Hasil Tidak Diungkap
Namun, harapan masyarakat akan keterbukaan tak sepenuhnya terpenuhi. Tim BBPMP yang melakukan pengukuran bangunan enggan memberikan keterangan usai survei.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menjawab. Kami hanya survei, hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan,” ujar salah satu anggota tim, menolak menyebutkan identitasnya.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Plt Sekretaris Dinas sekaligus Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Esti Handayani, yang turut mendampingi.
“Kami hanya mendampingi BBPMP. Hasilnya nanti kami laporkan ke pimpinan,” katanya singkat.
Sikap tertutup ini memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat yang menginginkan penanganan cepat dan transparan, apalagi menyangkut bangunan yang digunakan oleh anak usia dini.
Kepala Desa Berikan Apresiasi
Kunjungan BBPMP dan Dinas Pendidikan diterima langsung oleh Kepala Desa Kemlokolegi, Januar Arief Gunawan, dan Kepala TK Dharma Wanita, Hartatik. Januar menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim, namun berharap langkah konkret segera diambil.
“Kami menyadari bahwa bangunan TK Dharma Wanita adalah aset desa. Namun, kami sangat terbuka terhadap bantuan atau dukungan dari pihak manapun, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan anak-anak dalam belajar,” ujarnya.
Masyarakat Tunggu Tindak Lanjut
Insiden ambruknya atap TK di Kemlokolegi menjadi peringatan keras atas pentingnya pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan. Warga kini menanti langkah konkret dari instansi terkait, bukan sekadar janji dan laporan internal.
(AWA)