Komentar |
| Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M. |
OPINI -- Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelanggaran privasi atau kejahatan intersepsi komunikasi elektronik semata. Di balik perkara ini, tersimpan pertanyaan hukum yang jauh lebih mendasar: apakah tindakan tersebut hanya bertujuan mencuri informasi, atau justru menjadi bagian dari rangkaian persiapan untuk melumpuhkan kekuasaan Presiden dan pemerintahan yang sah?
Pertanyaan ini krusial karena sasaran penyadapan bukan sekadar komunikasi pribadi seorang warga negara, melainkan komunikasi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
Dalam perspektif hukum tata negara, batas antara perlindungan privasi Presiden sebagai individu dan perlindungan fungsi konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan harus ditarik secara tegas. Jika penyadapan dilakukan tanpa hak dan kewenangan, hal itu jelas merupakan tindak pidana. Namun, apabila ditemukan tujuan untuk menyerang atau melumpuhkan fungsi pemerintahan di baliknya, dimensi hukum perkara ini meningkat menjadi ancaman serius terhadap ketatanegaraan.
Penyadapan Ilegal Bukan Kejahatan Biasa
Secara normatif, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Sementara itu, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) melarang intersepsi secara melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Artinya, kewenangan penyadapan tidak boleh digunakan secara serampangan, bahkan oleh aparat negara sekalipun. Pelaksanaannya wajib berpijak pada dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur ketat, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel.
Oleh karena itu, pengusutan kasus ini tidak cukup berhenti pada pertanyaan siapa pelaku teknis di lapangan. Penyidikan harus menggali lebih dalam: siapa yang memberi perintah, untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, bagaimana hasilnya dimanfaatkan, dan apakah ada agenda tersembunyi di balik operasi tersebut?
Ketika Penyadapan Berpotensi Menjadi Delik Makar
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai adanya indikasi yang mengarah pada dugaan makar patut dicermati secara serius. Pernyataan tersebut menegaskan urgensi untuk mendalami kemungkinan adanya tujuan yang jauh lebih besar di balik dugaan penyadapan ini.
Indikasi tentu belum menjadi pembuktian. Namun, jika fakta dan alat bukti mengarah pada adanya persiapan serangan terhadap Presiden atau upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, penerapan delik makar tidak boleh diabaikan. Dalam KUHP Nasional, setidaknya terdapat empat pasal yang perlu dibaca secara sistematis:
Pasal 160 KUHP: Mendefinisikan makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan. Artinya, tuduhan makar tidak bisa dibangun hanya di atas kecurigaan atau motif politik, melainkan harus terbukti ada niat yang diwujudkan dalam langkah persiapan nyata.
Pasal 191 KUHP: Mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan—dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Dalam konteks ini, penyidik perlu mendalami apakah penyadapan merupakan bagian dari persiapan untuk melumpuhkan kemampuan Presiden dalam memimpin pemerintahan.
Pasal 193 KUHP: Mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun, serta paling lama 15 tahun bagi pemimpin atau pengaturnya. Apabila penyadapan terbukti menjadi bagian dari skenario penggulingan pemerintah di luar mekanisme UUD 1945, pasal ini sangat relevan diterapkan.
Pasal 196 ayat (1) KUHP: Ketentuan ini sering luput dari perhatian, padahal sangat krusial. Pasal ini memidana permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 191 hingga Pasal 194. Hukum tidak perlu menunggu hingga Presiden benar-benar lumpuh atau pemerintahan tumbang untuk bertindak. Namun, penerapannya tetap menuntut pembuktian unsur permufakatan jahat atau persiapan yang matang, bukan sekadar adanya komunikasi atau keterlibatan beberapa orang dalam penyadapan.
Apa yang Harus Dibuktikan Penyidik?
Jika dugaan makar hendak dikonstruksikan, penyidik tidak cukup hanya membuktikan telah terjadinya penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden. Setidaknya ada empat simpul pembuktian yang harus diungkap secara terang.
Aktor intelektual dan pengendali: Apakah tindakan ini murni inisiatif individu, penyalahgunaan wewenang oknum, atau bagian dari operasi terorganisasi yang dikendalikan pihak tertentu?
Tujuan sesungguhnya: Apakah penyadapan hanya bertujuan mengumpulkan informasi, atau memang dirancang sebagai instrumen untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan Presiden?
Pola koordinasi dan pemanfaatan hasil: Apakah terdapat pembagian peran, perencanaan sistematis, serta tindak lanjut dari hasil sadapan yang mengindikasikan persiapan serangan?
Korelasi dengan unsur makar: Apakah terdapat hubungan kausal yang nyata antara aksi penyadapan dengan tujuan khusus sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 191 atau Pasal 193 KUHP?
Seluruh simpul tersebut wajib dibuktikan melalui alat bukti yang sah di mata hukum, bukan dibangun di atas spekulasi ataupun framing politik.
Jangan Sampai Delik Makar Menjadi Instrumen Politik
Meski harus diusut tuntas, penerapan delik makar menuntut kehati-hatian ekstra. Sebagai tindak pidana berat dengan ancaman hukuman maksimal, penafsirannya harus tunduk mutlak pada asas legalitas, kepastian hukum, dan ketatnya pembuktian unsur pidana.
Tidak setiap tindakan yang merugikan Presiden otomatis menjadi makar, dan tidak setiap penyadapan pejabat negara berarti upaya kudeta. Kritik keras terhadap kebijakan Presiden, dinamika oposisi politik, serta pergantian kekuasaan melalui mekanisme konstitusional sama sekali tidak boleh dikriminalisasi dengan pasal makar.
Namun di sisi lain, sikap hati-hati juga tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan ancaman serius terhadap negara. Selain itu, penyidik wajib mencermati aspek waktu kejadian (tempus delicti). Mengingat KUHP Nasional baru berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, sementara dugaan peristiwa berlangsung sejak 2025 hingga 2026, penerapan hukumnya harus patuh pada asas legalitas dan aturan peralihan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 KUHP agar tidak melanggar prinsip non-retroaktif (larangan berlaku surut).
Menyelamatkan Konstitusi, Bukan Sekadar Kekuasaan
Pada akhirnya, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh atas tata kelola kewenangan penyadapan, pengawasan aparat intelijen maupun penegak hukum, serta sistem pengamanan institusi kepresidenan. Presiden wajib dilindungi secara hukum dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, tanpa mengaburkan batas agar perlindungan tersebut tidak berubah menjadi tameng bagi kekuasaan yang absolut.
Penyidikan kasus ini harus berjalan independen, transparan, dan akuntabel. Jika hasil penyidikan membuktikan perkara ini murni tindak pidana intersepsi ilegal, tegakkan hukum dengan delik penyadapan. Sebaliknya, jika terbukti ada rangkaian persiapan serangan untuk melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, negara tidak boleh ragu menerapkan delik makar sesuai koridor KUHP Nasional.
Di situlah letak garis pemisah yang tegas antara penegakan hukum yang berwibawa dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Sebab, yang sedang kita selamatkan bukan semata-mata kursi kekuasaan seorang Presiden, melainkan keberlangsungan pemerintahan yang sah, supremasi konstitusi, dan marwah Negara Hukum Indonesia.
Kekuasaan boleh berganti, tetapi konstitusi tidak boleh dikalahkan.
Penulis: Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M.
Direktur Pusat Studi Pancasila Konstitusi dan Otonomi Daerah (Paskoda) FH UMY