Komentar
 |
| Kepala Bappeda, Drs. Adam Muharto, A.P., M.Si. |
NGANJUK, JAVATIMES — Di era turbulensi ekonomi global dan dinamika fiskal yang kian dinamis, tata kelola pemerintahan tidak lagi bisa berjalan dengan business as usual.
Dibutuhkan ketajaman visi, disiplin manajerial, dan keberanian eksekusi layaknya seorang korporasi besar.
Di sinilah letak urgensi langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
Di bawah kepemimpinan Kepala Bappeda, Drs. Adam Muharto, A.P., M.Si., Nganjuk tengah meletakkan batu loncatan monumental :
Rancangan Teknokratik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028
Dokumen ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan sebuah cetak biru (masterplan) investasi publik yang dirancang untuk mengkapitalisasi potensi daerah, mengoptimalkan return on investment dari anggaran negara, dan mencetak pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
I. Disiplin Korporasi dan Fondasi Yuridis yang Kokoh
Sebuah strategi bisnis yang unggul selalu bertumpu pada manajemen risiko dan kepatuhan hukum yang ketat.
Adam Muharto, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Teknokratik RKPD 2028 memadukan kepatuhan terhadap hierarki regulasi nasional, mulai dari UU No. 25 Tahun 2004 hingga PP No. 12 Tahun 2019, dengan ketajaman analisis fiskal modern.
Pendekatan ini menjamin bahwa setiap rupiah anggaran daerah dialokasikan secara presisi (value for money), menutup celah inefisiensi, serta memastikan siklus perencanaan berjalan disiplin waktu dari hulu ke hilir.
II. Target Kinerja Dan Key Performance Indicators (KPI) Progresif
Sebagaimana layaknya perusahaan multinasional yang berorientasi pada hasil (result-oriented), kinerja Pemkab Nganjuk di tahun 2028 diukur melalui indikator makro yang kompetitif dan terukur :
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Diproyeksikan naik, mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM Nganjuk.
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi: Didorong melalui produktivitas sektor-sektor unggulan daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Reduksi Kemiskinan dan Pengangguran
Menggunakan intervensi program berbasis data mikro yang tepat sasaran demi efektivitas penyerapan tenaga kerja.
Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik
Ditargetkan mencapai level tertinggi dalam transparansi dan akuntabilitas tata kelola.
III. Tiga Pilar Transformasi Strategis
Untuk mendobrak stagnasi dan memenangkan persaingan regional, Bappeda Nganjuk merumuskan tiga pilar transformasi utama yang menjadi poros penggerak pembangunan :
Transformasi Sosial
Investasi jangka panjang pada modal insani melalui pemerataan akses kesehatan, pendidikan berkualitas, dan jaring pengaman sosial yang adaptif.
Transformasi Ekonomi
Penguatan ekosistem bisnis lokal, hilirisasi sektor unggulan berbasis pertanian, serta modernisasi infrastruktur penunjang rantai pasok (supply chain).
Transformasi Tata Kelola
Restrukturisasi birokrasi menjadi organisasi yang lincah, profesional, dan berbasis teknologi (e-government untuk transparansi maksimal).
IV. Navigasi Fiskal dan Tujuh Prioritas Akselerasi Sektoral
Mengusung tema besar "Akselerasi Pembangunan Sektoral" yang bersinergi dengan visi Provinsi Jawa Timur dan nasional, RKPD 2028 difokuskan ke dalam 7 agenda prioritas utama :
- Mewujudkan tatanan sosial yang dinamis, harmonis, dan religius.
- Mengakselerasi kinerja birokrasi yang bersih, profesional, dan transparan.
- Membangun infrastruktur publik berkualitas tinggi yang berwawasan lingkungan.
- Mencetak SDM unggul melalui mutu pendidikan dan layanan kesehatan prima.
- Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis agraris dan potensi lokal.
- Mengoptimalkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis teknologi tepat guna.
- Melestarikan serta meningkatkan nilai seni, budaya, dan kearifan lokal.
V. Komitmen Eksekusi dan Sinergi Lintas Sektor
Di tengah tantangan fiskal, mulai dari penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) hingga pengelolaan proporsi belanja pegawai, Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk, Adam Muharto, memandang dinamika ini bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai catalyst for innovation untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Dimana dalam keterangannya, ia menekankan bahwa keberhasilan Rancangan Teknokratik RKPD 2028 sangat bergantung pada kesamaan frekuensi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi rencana kerja secara terukur.
"Kita tidak lagi memiliki ruang untuk menjalankan program secara business as usual atau sekadar menggugurkan kewajiban penyerapan anggaran," ujarnya
"Sebab Rancangan Teknokratik RKPD 2028 adalah kompas strategis kita. Dimana setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dampak ungkit (leverage) yang jelas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nganjuk," tegas Adam Muharto.
Adam Muharto juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi untuk memastikan transformasi ekonomi dan hilirisasi sektor unggulan berjalan optimal di lapangan.
"Keterbatasan ruang fiskal justru menuntut kita untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pembiayaan alternatif dan memperkuat kemitraan strategis dengan sektor swasta. Dengan disiplin eksekusi, validitas data mikro, dan birokrasi yang lincah, kita optimistis Nganjuk mampu berakselerasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang kompetitif di Jawa Timur pada tahun 2028," pungkasnya.
(Ind)