Komentar |
| Dr. King Faisal Sulaiman |
OPINI -- Dinamika politik dan hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November 2026 menghadirkan persoalan konstitusional yang kian kompleks. Di tengah wacana pengunduran dirinya, Gibran justru menyatakan rencana untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
Pertanyaan yuridisnya sangat mendasar: masihkah tersedia upaya hukum melalui PTUN setelah Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026?
Persoalan ini wajib dijawab secara objektif berdasarkan hukum acara peradilan tata usaha negara, alih-alih didikte oleh syahwat politik atau sekadar hasrat mempertahankan jabatan.
1. PTUN Tidak Berwenang Mengadili Ulang Putusan Kasasi MA
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Objek pengujiannya adalah keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang memenuhi persyaratan hukum, bukan putusan kasasi MA.
Apabila Gibran bermaksud menggugat Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 melalui PTUN, langkah tersebut cacat kompetensi absolut. PTUN merupakan pengadilan tingkat pertama, bukan lembaga koreksi atas putusan kasasi MA. Gugatan baru di PTUN hanya sah jika didasarkan pada objek keputusan administrasi yang berbeda dan memenuhi syarat hukum, bukan sebagai bentuk pengulangan sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
2. Hambatan Konstitusional Jalur Peninjauan Kembali (PK)
Jalur PK memang dikenal dalam Pasal 132 ayat (1) UU PTUN. Namun, melalui Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan PK dalam sengketa TUN.
Konsekuensinya, kementerian terkait yang menjadi tergugat tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan PK guna melawan putusan MA. Di sisi lain, karena Gibran bukan pihak prinsipal dalam perkara kasasi tersebut, ia pun tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK secara pribadi. Koordinasi apa pun dengan kementerian tidak akan otomatis meruntuhkan hambatan hukum yang fundamental ini.
3. Putusan MA Bersifat Mengikat dan Tidak Otomatis Ditangguhkan
Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengajuan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Artinya, rencana menempuh upaya hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mendangkalkan kewajiban menaati putusan MA yang sudah inkracht.
Kendati demikian, kita harus cermat membedakan antara pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan dan pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden. Putusan MA membatalkan produk administrasi, bukan secara otomatis mendongkel Gibran dari kursinya. Implikasi hukum atas pembatalan tersebut terhadap syarat konstitusional jabatan Wakil Presiden harus diuji secara ketat merujuk pada Pasal 6, Pasal 7A, dan Pasal 7B UUD 1945.
Solusi Konstruktif dalam Perspektif Keadilan Hukum Berkemajuan
Dalam kerangka Keadilan Hukum Berkemajuan, kemelut ini menuntut penyelesaian yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, akuntabilitas konstitusional, dan kemaslahatan publik. Terdapat tiga jalan keluar konstruktif yang dapat ditempuh:
- Kepatuhan Hukum: Gibran wajib menghormati putusan MA dan menghentikan ilusi bahwa PTUN dapat dijadikan forum banding atau kasasi atas putusan tertinggi MA.
- Transparansi Politik (Impeachment Pathway): Jika memilih bertahan di kursi kekuasaan, Gibran harus membuka dokumen pendidikannya secara terbuka di forum DPR. Pembuktian bahwa syarat pencalonannya sah harus dilakukan melalui mekanisme politik-konstitusional (Pasal 7B UUD 1945), bukan dicampuradukkan dengan upaya menganulir putusan MA di peradilan umum.
- Mekanisme Konstitusional Pengunduran Diri: Jika memilih mundur, langkah tersebut harus ditempuh secara formal. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah merumuskan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden demi menjamin stabilitas pemerintahan yang berkelanjutan.
Penutup
Kasus Gibran menjadi ujian penting bahwa hak membela diri wajib dihormati, namun tidak boleh melampaui batas kewenangan peradilan. Hukum tidak boleh direduksi sekadar menjadi alat melanggengkan kekuasaan, melainkan harus menghadirkan keadilan yang pasti, transparan, dan konstitusional.
Gibran memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya, tetapi ia tidak bisa mengubah PTUN menjadi kamar kasasi demi meralat putusan MA. Pada akhirnya, di negara hukum yang demokratis, konstitusi harus menjadi panglima tertinggi, mengalahkan segala syahwat kekuasaan sesaat.
Penulis: Dr. King Faisal Sulaiman
Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi, dan Otonomi Daerah (Paskoda) FH UMY