Komentar
Pertemuan yang digelar di ruang rapat utama Bank Jombang mulai pukul 10.00 WIB tersebut berlangsung hangat dan produktif. Agenda ini menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, sekaligus membedah praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola perbankan milik pemerintah daerah.
Kedatangan rombongan Pansus V DPRD Kabupaten Sragen bertujuan menghimpun referensi komprehensif terkait akselerasi pengembangan BUMD. Sejumlah poin krusial menjadi fokus pembahasan, meliputi strategi penguatan kelembagaan, inovasi layanan digital, optimalisasi teknologi informasi, ekspansi bisnis, hingga skema dukungan pemerintah daerah terhadap permodalan BUMD.
Seluruh catatan dan temuan dalam studi banding ini diproyeksikan menjadi landasan penting bagi legislatif Sragen dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sragen tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
Rombongan legislator asal Bumi Sukowati tersebut disambut langsung oleh jajaran Direksi PT BPR Bank Jombang Perseroda beserta pejabat eksekutif terkait. Dalam sesi diskusi mendalam, kedua pihak mengupas tuntas anatomi pengelolaan BUMD yang sehat, mulai dari tata kelola perusahaan, penetrasi pasar, hingga penciptaan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu benang merah yang mengemuka dalam forum tersebut adalah urgensi sinergi dan dukungan konkret dari pemerintah daerah baik unsur eksekutif maupun legislatif agar BUMD memiliki ruang gerak yang optimal untuk bertumbuh.
"Perusahaan daerah harus dikelola dengan prinsip profesionalitas tinggi sehingga tidak semata-mata mengejar profitabilitas, melainkan juga mampu menghadirkan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Direktur Bank Jombang, Afandi Nugroho.
Afandi memaparkan, Bank Jombang secara konsisten telah membuktikan perannya sebagai mesin pencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi dividen dari laba bersih yang dibukukan secara berkala bahkan telah melampaui nilai penyertaan modal awal yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
Lebih jauh, keberlanjutan dan kesehatan kinerja BUMD menuntut perencanaan bisnis yang terukur, target kinerja yang presisi, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara ketat, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berjalan berkesinambungan.
Melalui fondasi tata kelola yang kokoh, eksistensi BUMD diyakini mampu memberikan dampak ganda (multiplier effect), mulai dari mendongkrak PAD, memperluas inklusi keuangan masyarakat, hingga memperkokoh ekonomi kerakyatan.
Rekam jejak Bank Jombang dalam menjalankan fungsi intermediasi, menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan produktif, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dinilai sangat relevan oleh rombongan tamu. Pengalaman empiris ini membuka perspektif baru bagi DPRD Kabupaten Sragen dalam merumuskan regulasi penyertaan modal yang tidak hanya berorientasi pada suntikan dana, tetapi juga menjamin keberlanjutan bisnis dan dampak ekonomi jangka panjang.
Melalui pertukaran pengetahuan lintas daerah ini, diharapkan terbangun ekosistem kolaborasi antar-pemerintah daerah untuk melahirkan BUMD yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
Kunjungan kerja DPRD Sragen ini sekaligus menjadi validasi atas tingginya tingkat kepercayaan publik maupun pemangku kepentingan luar daerah terhadap integritas tata kelola Bank Jombang. Ke depan, bank kebanggaan warga Kota Santri ini berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah, mitra strategis pemerintah, serta pilar kesejahteraan masyarakat.
(Gading)