![]() |
| Pembangunan pos jaga milik Pemerintah Kabupaten Jombang |
JOMBANG, JAVATIMES — Pemerintah Kabupaten Jombang bereaksi keras. Sekretariat Daerah (Setdakab) Jombang akhirnya membongkar tabir di balik pemberitaan miring sebuah media siber yang menyerang institusi hingga merembet ke ranah personal pejabatnya. Tak ayal, narasi tendensius berbau tudingan korupsi, mark-up anggaran, hingga label "anak kesayangan bos" langsung dibabat habis dengan data terbuka.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Jombang, Mohammad Eryk Arif, tanpa ragu menggelar konferensi pers terbuka guna membersihkan nama baik instansi serta meluruskan framing sesat yang dinilai mengabaikan prinsip cover both sides.
"Judulnya saja sudah sangat tendensius, menuding proyek pos jaga sebagai 'mainan' Kabag Umum dan menyebut jabatan ini sarat praktik korupsi mulai dari ATK hingga pemeliharaan gedung. Ini jelas opini menghakimi tanpa konfirmasi berimbang," cetus Eryk dengan nada tegas, Minggu (15/11).
Bongkar Legalitas: Dari Nol, Transparan, dan Bukan Proyek Siluman
Menepis asumsi liar soal penggelembungan anggaran, Eryk membeberkan secara blak-blakan bahwa proyek pembangunan pos jaga tersebut adalah murni produk hukum yang lahir dari Perubahan APBD (P-APBD) TA 2026. Seluruh prosesnya dikawal ketat oleh regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Payung Hukum & Pelaksana: Tercatat resmi di SiRUP, proyek ini dimenangkan oleh CV Persada Mulia dengan pengawasan ketat dari CV Nasr Konsultan.
- Nilai Anggaran: Rp79.902.856 — sangat terukur, akuntabel, dan mengantongi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang valid.
- Nomenklatur "Rehabilitasi": Menjawab kritik soal istilah rehabilitasi padahal dibangun dari awal, Eryk menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan nomenklatur subkegiatan keuangan daerah (pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor) dengan kode rekening belanja modal. Artinya, bangunan fisik ini berdiri murni dari nol, bukan sekadar renovasi tambal sulam.
Terkait papan nama proyek yang sempat dipersoalkan di awal, Eryk memastikan bahwa hal tersebut sudah beres dan langsung dieksekusi oleh pihak pelaksana di lapangan.
"Kebal Hukum" hingga "Anak Kesayangan": Diserang Personal, Kabag Umum Pasang Badan
Tak hanya menyerang aspek teknis proyek, serangan media tersebut kian brutal tatkala menyasar ranah privat sang pejabat, mulai dari tudingan cemas, kebakaran jenggot, hingga disebut sebagai "anak kesayangan bos" yang kebal hukum.
Menanggapi hal ini, mantan Camat Peterongan tersebut menegaskan bahwa seluruh proses tata kelola keuangan di Bagian Umum berpedoman teguh pada regulasi termutakhir, yakni Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
"Kalau dituding kebal hukum, saya kira itu opini pribadi yang sama sekali tidak berdasar. Semua tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan bisa diakses siapa saja secara transparan melalui sistem resmi pemerintah seperti Inaproc," tandasnya.
Progres Ngebut, Cat Mengelupas Terjawab Telak
Mengenai progres fisik di lapangan, Eryk memastikan proyek berjalan on the track bahkan jauh melampaui target jadwal kontrak.
"Pelaksanaan fisik sudah mencapai 80,25 persen, lebih cepat 34,99 persen dari jadwal rencana. Kontrak berakhir awal Desember 2026, tapi insyaallah akhir November ini sudah tuntas," ungkapnya optimis.
Pihaknya juga menanggapi santai temuan visual berupa cat mengelupas yang sempat dijadikan peluru oleh media bersangkutan. Menurutnya, framing tersebut keliru besar lantaran bangunan belum melalui tahap serah terima (Provisional Hand Over / PHO).
"Baru proses pengerjaan, tentu ada hal-hal yang wajar diperbaiki. Lagi pula, masih ada kewajiban masa pemeliharaan selama enam bulan setelah diserahterimakan," jelasnya lugas.
Tantang Inspektorat Turun Tangan
Sebagai pamungkas, Pemkab Jombang menegaskan sikap terbuka terhadap segala bentuk pengawasan institusional. Namun, Eryk mengingatkan bahwa vonis terkait kerugian negara bukanlah ranah asumsi media, melainkan mutlak wewenang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Silakan jika Inspektorat ingin turun tangan. Kami akan sampaikan apa adanya karena seluruh prosedur yang kami jalankan sudah murni normatif dan sesuai aturan yang berlaku," pungkas Eryk menutup keterangan pers.
(Gading)

Komentar