Serang Pejabat Hingga Pucuk Pimpinan Tanpa Konfirmasi, Praktisi Hukum Desak Pemkab Jombang Putus Kerja Sama Media Nakal -->

Javatimes

Serang Pejabat Hingga Pucuk Pimpinan Tanpa Konfirmasi, Praktisi Hukum Desak Pemkab Jombang Putus Kerja Sama Media Nakal

javatimesonline
16 November 2026
Praktisi hukum, Anang Hartoyo buka suara soal pemberitaan yang menabrak kode etik jurnalistik

JOMBANG, JAVATIMES – Polemik pemberitaan tendensius yang menyasar internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memantik reaksi keras dari kalangan praktisi hukum. Praktisi hukum Jombang, Anang Hartoyo, angkat bicara menyoroti pola pemberitaan yang dinilai menabrak kode etik jurnalistik, tidak berimbang, serta sarat muatan framing sepihak yang tak hanya menyerang personel pejabat teknis, tetapi juga secara implisit menyeret pucuk pimpinan daerah.


Anang menilai, narasi pemberitaan yang beredar belakangan ini bukan lagi menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, melainkan bergeser menjadi opini menghakimi yang terindikasi memiliki motif terselubung.


Menurut Anang, tudingan dan narasi yang menyebut adanya "bos" di balik Kabag Umum Setdakab Jombang merupakan bentuk penggiringan opini yang sangat berbahaya. Sebab, secara hierarki birokrasi, atasan langsung maupun pucuk pimpinan di atas Kepala Bagian Umum bisa merujuk pada Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Bupati Jombang.

"Ketika sebuah produk berita ditulis tanpa mekanisme konfirmasi yang memadai lalu mengait-ngaitkan dengan istilah 'bos', ini bukan sekadar kritik biasa. Ini sudah masuk wilayah pembunuhan karakter dan framing yang sengaja diarahkan untuk menggoyang pucuk pimpinan Pemkab Jombang," tegas Anang Hartoyo saat dimintai tanggapan, Senin (16/11/2026).


Lebih jauh, Anang menyoroti fenomena ironis di ekosistem media lokal. Ia secara tajam mengkritik oknum media yang sejatinya telah menjalin ikatan kerja sama resmi dengan Pemkab Jombang, namun justru memproduksi pemberitaan bernada serangan tanpa dasar fakta yang kuat.


Ia menduga kuat adanya praktik intervensi dan modus penulisan berita yang bertujuan menekan pejabat tertentu demi mengharapkan imbalan materi atau nominal rupiah yang besar.

"Sangat tidak etis dan mencederai marwah profesi pers jika ada media yang sudah bermitra dan bekerja sama dengan Pemkab, tetapi masih melakukan serangan membabi buta tanpa konfirmasi. Kalau motif di balik tulisan opini yang dibungkus berita itu ujung-ujungnya hanya untuk menekan demi mendapatkan nominal rupiah yang besar, itu sudah melenceng jauh dari roh jurnalistik," cetus Anang dengan nada tajam.


Atas kondisi tersebut, Anang mendesak Pemkab Jombang agar tidak bersikap lembek dan segera mengambil langkah tegas serta terukur. Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi total daftar media yang selama ini diajak bekerja sama.

"Pemkab harus tegas! Bagi media yang terbukti tidak profesional, melanggar etika kerja sama, dan hanya menjadikan pemberitaan sebagai alat tekan, jangan lagi diajak bekerja sama. Anggaran advertorial (ADV) untuk media-media seperti itu harus segera dihapus dan dialihkan ke sektor lain yang jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas," tandasnya.


Kabag Umum Bantah Tudingan dan Buka Data Transparan

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Jombang, Mohammad Eryk Arif, telah menggelar konferensi pers terbuka guna meluruskan berbagai tudingan miring yang diarahkan kepada instansinya. Eryk menyayangkan munculnya pemberitaan yang mengabaikan prinsip cover both sides.

"Judulnya saja sudah sangat tendensius, menuding proyek pos jaga sebagai 'mainan' Kabag Umum dan menyebut jabatan ini sarat praktik korupsi mulai dari ATK hingga pemeliharaan gedung. Ini jelas opini menghakimi tanpa konfirmasi berimbang," tegas Eryk, Minggu (15/11/2026).


Eryk juga menepis keras anggapan bahwa pihaknya kebal hukum. Menurutnya, seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bagian Umum dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit publik melalui sistem pengadaan resmi pemerintah.

"Kalau dituding kebal hukum, saya kira itu opini pribadi yang sama sekali tidak berdasar. Semua tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan bisa diakses siapa saja secara transparan melalui sistem resmi pemerintah seperti Inaproc," jelasnya.


Terkait sorotan pada fisik proyek yang tengah berjalan, Eryk menegaskan bahwa dinamika perbaikan di lapangan merupakan hal lumrah selama masa konstruksi belum rampung sepenuhnya, terlebih masih ada masa jaminan pemeliharaan pasca-serah terima.

"Baru proses pengerjaan, tentu ada hal-hal yang wajar diperbaiki. Lagi pula, masih ada kewajiban masa pemeliharaan selama enam bulan setelah diserahterimakan," imbuhnya.


Menutup keterangannya, Eryk menyatakan kesiapan penuh jika aparat pengawas internal pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan di Bagian Umum Setdakab Jombang.

"Silakan jika Inspektorat ingin turun tangan. Kami akan sampaikan apa adanya karena seluruh prosedur yang kami jalankan sudah murni normatif dan sesuai aturan yang berlaku," pungkas Eryk.



(Gading)