Komentar |
| Puskesmas Brambang Diwek |
JOMBANG, JAVATIMES — Aroma busuk dugaan proyek "siluman" mencuat di Kabupaten Jombang. Proyek rehabilitasi atap gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Brambang, Kecamatan Diwek, mendadak menjadi sorotan tajam publik. Menggunakan uang rakyat yang seharusnya dikelola secara transparan, proyek ini justru berjalan sarat kejanggalan, menabrak aturan hukum, hingga mengabaikan nyawa manusia.
Berdasarkan hasil investigasi mendalam di lapangan pada Senin (26/10/2026), proyek yang telah berjalan sepekan ini melenggang kangkung tanpa adanya papan nama informasi proyek. Padahal, pemasangan papan transparansi anggaran adalah harga mati—kewajiban mutlak bagi setiap jengkal pembangunan yang dibiayai dari keringat dan uang rakyat.
Ironisnya, bukan hanya anggaran yang ditutup-tutupi, keselamatan para pekerja di lokasi juga diabaikan begitu saja. Mereka nekat membongkar dan memperbaiki atap gedung layanan publik tanpa secuil pun Alat Pelindung Diri (APD) standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Para kuli bangunan ini dibiarkan bertaruh nyawa di ketinggian tanpa jaminan keamanan sedikit pun.
Drama Telepon "Bilango Gak Weruh": Intruksi menyesatkan, Kuli Ikut "sesat"
Upaya konfirmasi awak media di lokasi proyek justru menyajikan tontonan menggelikan sekaligus mengelus dada. Sang pekerja yang ditemui tampak salah tingkah dan memilih bermain umpet kata, berlindung di balik statusnya sebagai pekerja harian.
"Saya hanya pekerja pak. Coba saya teleponkan dulu," ujar sang pekerja dengan nada kikuk.
Namun, kedok kepura-puraan itu langsung terbongkar ketika sambungan telepon terhubung. Dari seberang telepon, terdengar instruksi bernada ketus yang bocor dan mencoreng etika birokrasi:
"Bilango gak weruh" (Katakan tidak tahu).
Mendapat "sabda" untuk menjadi buta dan tuli secara berjamaah, sang pekerja asal Mojokerto yang baru bekerja sejak Sabtu lalu itu hanya bisa melempar senyum kecut.
"Mohon maaf pak, saya tidak tahu," akunya pasrah, lalu kembali melanjutkan pekerjaan berbahaya tanpa pengaman sehelai pun.
Puskesmas "Cuci Tangan", Lempar Bola ke Dinas Kesehatan
Menjunjung tinggi prinsip pemberitaan yang berimbang (cover both sides), tim media mendatangi kantor Puskesmas Brambang untuk meminta penjelasan. Namun, alih-alih mendapat titik terang, pihak pengelola fasilitas kesehatan ini justru mengaku amnesia total atas proyek raksasa yang tengah berlangsung di halaman rumah mereka sendiri.
Melalui stafnya, Aprilianto, pihak Puskesmas berdalih lembaganya hanyalah objek penerima manfaat yang tak punya suara.
"Ini proyek rehabilitasi atap gedung yang bersumber dari APBD. Soal nilainya berapa kami tidak tahu, dan dikerjakan oleh siapa kami juga tidak tahu," cetus Aprilianto tanpa beban.
Ia menegaskan, seluruh kendali mulai dari hulu hingga hilir, dari pengadaan hingga penunjukan penyedia jasa berada sepenuhnya di tangan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang.
"Puskesmas hanya menerima bantuan, semua dari Dinas Kesehatan. Silakan konfirmasi langsung ke sana," pungkasnya, melempar bola panas ke kantor dinas.
Praktik pengerjaan fisik tanpa plang transparansi jelas-jelas menabrak dinding tebal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keterbukaan bukanlah opsi, melainkan mandat undang-undang.
Alih-alih memberikan klarifikasi menenangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang saat dikonfirmasi justru memilih diam seribu bahasa—memilih bungkam di tengah sorotan publik yang kian membara.
Publik Jombang kini menagih ketegasan dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum serta Dinas Kesehatan untuk segera turun tangan. Audit total wajib dilakukan: bongkar transparansi anggarannya, periksa legalitas rekanannya, dan seret pihak-pihak yang membiarkan aturan K3 diinjak-injak demi ambisi terselubung!
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi akan terus mengawal dan memburu klarifikasi resmi demi membongkar misteri di balik tembok tebal proyek "siluman" Puskesmas Brambang.
(Gading)