Komentar
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan MBG
NGANJUK, JAVATIMES – Insiden yang membuat ratusan siswa terdampak dugaan keracunan makanan menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nganjuk.
Persoalan tersebut kemudian dibawa ke meja evaluasi. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pendidikan dan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Nganjuk di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Jumat (4/9/2026).
Rapat itu turut dihadiri Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Wakapolres Nganjuk, jajaran Kodim 0810 Nganjuk, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan.
Di tengah evaluasi tersebut, kondisi para siswa yang terdampak mulai berangsur membaik. Situasi dinyatakan telah terkendali. Mayoritas korban telah pulih dan hanya tiga anak yang masih menjalani observasi medis dalam tahap pemulihan.
Namun, bagi Pemkab Nganjuk, pulihnya para korban bukan berarti persoalan selesai. Justru, insiden tersebut menjadi momentum untuk membenahi pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir.
Bupati Nganjuk yang akrab disapa Kang Marhaen menegaskan, seluruh pengelola SPPG tidak boleh menganggap remeh standar keamanan pangan.
“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Karena itu, seluruh SPPG harus mutlak mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai program yang tujuannya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak justru menimbulkan persoalan kesehatan,” ujar Kang Marhaen.
Pengetatan dimulai dari bahan baku. Seluruh SPPG diwajibkan menggunakan bahan makanan yang segar dan berasal dari belanja pasar lokal. Waktu memasak pun menjadi perhatian serius.
Pengelola dapur dilarang menyiapkan hidangan pada sore atau malam hari sebelum jadwal distribusi. Makanan harus dimasak tepat pada hari H untuk meminimalkan risiko makanan mengalami penurunan kualitas hingga basi sebelum dikonsumsi siswa.
“Yang paling penting adalah keamanan makanan. Bahan harus segar, proses memasaknya harus benar, waktunya juga harus tepat. Jangan ada lagi makanan yang dimasak terlalu awal kemudian baru didistribusikan keesokan harinya,” tegasnya.
Tak berhenti pada bahan dan waktu pengolahan, jenis menu pun diperketat. Mitra SPPG dilarang menyajikan bahan makanan beku olahan pabrik atau frozen food. Menu yang dinilai rentan memicu gangguan pencernaan, seperti nasi goreng dan nasi kuning bersantan, juga dibatasi.
Menurut Kang Marhaen, standar keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG.
“Ini menyangkut anak-anak kita. Jadi tidak boleh main-main. Semua harus mengikuti prosedur, mulai dari bahan baku, memasak, sampai distribusi. Kalau prosedurnya dilanggar, tentu ada konsekuensinya,” katanya.
Untuk memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan, tim pengawas gabungan akan memperketat inspeksi harian terhadap dapur-dapur SPPG.
Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi tegas bagi pengelola yang terbukti mengabaikan prosedur operasional, termasuk pemutusan kontrak secara langsung.
“Kalau ada SPPG yang terbukti melanggar prosedur dan membahayakan kesehatan anak-anak, kita tidak akan ragu memberikan sanksi, termasuk pemutusan kontrak,” ujar Kang Marhaen.
Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa evaluasi MBG di Nganjuk tidak boleh berhenti pada rapat dan rekomendasi. Setelah ratusan siswa terdampak, standar keamanan pangan kini menjadi pertaruhan utama.
Program MBG memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Tetapi di balik setiap kotak makanan yang dibagikan, ada tanggung jawab besar untuk memastikan makanan itu benar-benar aman dikonsumsi.
Kini, setelah insiden berlalu dan mayoritas siswa telah pulih, pekerjaan pemerintah justru memasuki tahap yang lebih penting, yakni memastikan tidak ada lagi anak yang harus masuk rumah sakit karena makanan yang seharusnya menyehatkan mereka.
(AWA)