Komentar |
| Jajaran Pemkab Jombang saat meninjau SMPN 4 Jombang |
JOMBANG, JAVATIMES — Aroma menyengat yang diduga berasal dari pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kembali menteror lingkungan SMPN 4 Jombang. Bukannya berbuah tindakan tegas, inspeksi gabungan yang digelar jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang justru menyisakan kekecewaan publik akibat aksi saling melempar tanggung jawab.
Aktivitas pemotongan ayam di kawasan padat penduduk dan area pendidikan tersebut disinyalir melepaskan polusi udara beracun yang mengancam kesehatan siswa serta warga sekitar. Namun, saat tim penegak perda dan dinas teknis turun ke lokasi, kepastian hukum dan perlindungan lingkungan justru makin buram.
Hak Belajar Terenggut: Siswa Dipulangkan Lebih Awal
Dampak polusi udara ini bukan lagi sekadar keluhan samar. Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMPN 4 Jombang terganggu secara mendasar setelah bau busuk sisa limbah cair menembus hingga ke dalam ruang-ruang kelas.
Kepala SMPN 4 Jombang, Agus Tri Prastyo, membenarkan bahwa pihak sekolah terpaksa mengambil langkah darurat demi keselamatan kondisi fisik para peserta didik.
"Benar, tadi siang kami kembali memulangkan siswa lebih awal. Karena bau menyengat dari limbah cair pabrik pemotongan ayam kembali muncul dan masuk ke ruang kelas. Anak-anak mengeluh mual dan tidak nyaman, tidak bisa konsentrasi belajar," tegas Agus Tri Prastyo.
Agus menambahkan, kejadian ini bukan kali pertama terjadi dan sudah berulang kali dikeluhkan. Pihak sekolah berkoordinasi dengan instansi terkait dengan harapan ada solusi permanen, mengingat polusi bau dan kebisingan alat operasional terus mengganggu iklim belajar.
Catatan Gangguan Nyata di Lingkungan Sekolah:
- Aroma Limbah Cair Menyengat: Bau menyengat menyerang ruang kelas hingga memicu rasa mual dan pusing pada para siswa.
- Kebisingan Alat Operasional: Suara alat pemotongan ayam memecah fokus belajar pada jam-jam efektif KBM.
- Ancaman Kesehatan Siswa: Risiko paparan zat berbahaya mengintai anak-anak di kawasan pendidikan dan permukiman warga.
- Respon Darurat Sekolah: Pihak sekolah terpaksa mengambil kebijakan memulangkan siswa sebelum jam pelajaran selesai.
Pejabat Menolak Bicara, Lempar Tanggung Jawab ke Kominfo
Harapan warga dan pihak sekolah agar peninjauan lapangan melahirkan sanksi konkret seketika sirna. Inspeksi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP Kabupaten Jombang justru diwarnai sikap tertutup para pejabat teknis.
Saat dimintai konfirmasi mengenai temuan indikasi pelanggaran tata ruang dan pencemaran limbah B3 di lokasi, petugas Satpol PP menolak memberikan keterangan resmi dan melemparkan seluruh pertanyaan ke Dinas Kominfo.
"Pak, monggo, Pak. Temuan hari ini gimana?" tanya wartawan di lokasi.
"Gak, ke Kominfo saja," jawab perwakilan Satpol PP.
"Ke Kominfo?" tanya wartawan menegaskan.
"Iya. Dari teman-teman perwakilan Kominfo, Konfirmasinya ke teman-teman Kominfo," pungkas perwakilan Satpol PP tersebut.
Sikap bungkam pejabat teknis yang turun langsung ke lapangan ini memicu spekulasi publik. Meski sempat ada klaim bahwa alat penyedot telah dipindahkan dan pembersihan dilakukan, fakta di lapangan menunjukkan bau sisa limbah masih terus tercium pekat oleh para guru dan warga sekitar.
Ketegasan Hukum Pemkab Jombang Diuji
Keberadaan usaha pemotongan ayam yang menghasilkan polusi bau dan suara di tengah kawasan permukiman serta zonasi sekolah jelas menabrak aturan tata ruang dan lingkungan hidup. Kendati demikian, hingga saat ini Pemkab Jombang terkesan lambat dalam mengeksekusi sanksi tegas.
Publik kini menagih penjelasan resmi dan langkah konkret dari Pemkab Jombang dan DLH: Apakah pemerintah daerah berani melakukan uji laboratorium secara transparan terkait kandungan dugaan limbah B3 tersebut, atau birokrasi daerah memang sengaja membiarkan kesehatan anak sekolah dikorbankan demi operasional bisnis?
(Gading)